Presiden Tegaskan Tidak Ada Rasionalisasi PNS yang Ada Hanya Moratorium

Aparat Sipil Negara | Foto: Net

KaliandaNews.com - Wacana pengurangan besar-besaran Pegawai Negeri Sipil hingga 1 juta ASN yang diwacanakan oleh KemenpanRB, rupanya tidak sejalan dengan pemikiran Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah tidak pernah berencana merasionalisasi atau mengurangi sebanyak 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia.

Sikap tegas itu disampaikan Presiden Jokowi menyusul pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi yang akan merumahkan jutaan PNS di berbagai daerah di Tanah Air.

“Tidak ada keinginan pemerintah untuk katakanlah merasionalisasi atau melakukan pengurangan dalam angka yang cukup besar sekali,” kata Sekretaris Kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/6) kemarin.

Pramono mengatakan, Menteri Yuddy Chrisnandi telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi tentang rencana jangka panjang terkait keberadaan PNS.

Dia mengaku saat ini pemerintah telah melakukan moratorium PNS untuk menjaga agar pertumbuhan populasi PNS tetap negatif.

“Kalau pertumbuhannya negatif, maka tidak perlu PNS dirumahkan dan sebagainya. Sekali lagi, perlu kami tegaskan tidak ada sama sekali keinginan untuk merumahkan, merasionalisasi, memberhentikan, mem-PHK, dan sebagainya. Yang ada adalah moratorium penerimaan PNS,” kata Pramono.

Presiden Jokowi, kata Pramono, telah menginstruksikan Menteri PAN-RB untuk melapor apabila ditemukan hal-hal yang penting dan memerlukan penanganan khusus.

“Kalau memang ada hal yang urgent atau penting, seyogyanya dilaporkan terlebih dulu kepada Presiden atau dirapatkan, baru kemudian Presiden mengambil sikap terhadap hal tersebut,” katanya.

Dengan adanya pernyataan dari presiden tersebut, tentu akan membuat jutaan ASN tenang tanpa di hantui lagi rasa was-was akan di rasionalisasi.  (kld)

BERITA SATU